Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul saat menghadiri kegiatan Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Peningkatan Sinergitas Serta Penguatan Produk dan Layanan Badan Keahlian, Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Senin (04/12/2023). Foto: Yoga/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta Utara - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menekankan perlu adanya penguatan produk layanan yang dihasilkan guna mendukung kinerja dewan. Diketahui, BK DPR memiliki sejumlah produk seperti dukungan perancangan dan pemantauan UU, dukungan kajian anggaran dan akuntabilitas keuangan negara, serta dukungan penelitian.

"Pertama agar produk itu sesuai dengan kebutuhan, itu namanya penguatan. Jadi kita menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dari sisi jenisnya juga dari sisi kualitasnya, diperbaiki. Kita cari cara supaya produk kita tahun depan bisa lebih berkualitas lagi (dibandingkan) dengan tahun ini," ungkap Inosentius kepada Parlementaria pada kegiatan Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Peningkatan Sinergitas Serta Penguatan Produk dan Layanan Badan Keahlian, Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Senin (04/12/2023).

Sensi juga menekankan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, setiap Tenaga Ahli diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi pelayanan.

"Tenaga Ahli itu kan merupakan bagian dari pelayanan keahlian di DPR ya, walaupun mereka bukan pegawai negeri, tetapi spirit kerja, metode, kualitas, standar pelayanannya yang perlu kita satukan dan samakan,” jelas pria yang kerap disapa Sensi ini.

Di akhir penyampaian, Sensi mengatakan menjelang penghujung akhir tahun ini diharapkan akan semakin banyak inovasi baru dari BK DPR yang dapat digunakan untuk tahun depan dalam menjalankan dukungan terhadap tugas dan fungsi BK DPR serta produk BK DPR lainnya.

"Mumpung ini akhir tahun kita cari cara untuk perbaikan, bisa saya katakan gimana cara supaya instrument regulatory impact assessment itu bisa dilaksanakan, nanti ada lagi corruption risk ke analisis dan sebagainya". tutup Sensi. (ya/rdn)